Masyarakat Harapkan Kritik Ke KPK Bukan Karena Politik Semata

kpk

Beragam kritik dilayangkan terhadao operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.

Irman diputuskan sebagai tersangka masalah sangkaan suap sebesar Rp 100 juta.

Angka ini dikira kecil bila dibanding beberapa masalah lain yang diakukan KPK.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilainya, mereka yang mengkritik KPK miliki kebutuhan politik.

Terlebih, kata dia, situasi politik tengah memanas mendekati Pilkada 2017.

” Persoalannya bila kita menyisir siapa yang ngomong masalah ini, lagi-lagi kan kebutuhannya politis. Ujung-ujungnya kaitan sama Pilkada DKI Jakarta 2017, ” tutur Adnan, selesai diskusi ‘Madrasah Anti Korupsi Seri 11’, di Jakarta, Senin (19/9/2016).

(Baca : Sekretaris Militer Presiden : Sinyal Layanan Irman Gusman Dapat Dicabut)

Menurut Adnan, apa yang dikerjakan KPK telah sesuai sama pekerjaan serta tanggung jawabnya.

KPK harus menangkap penyelenggara negara yang terima suap, walau nominalnya kecil.

” Bila suap serta itu dihubungkan dengan poin tentang penyelenggara negara, KPK mempunyai kewenangan serta itu silahkan dikerjakan. Itu telah ditata serta diberikan haknya oleh undang-undang, ” kata Adnan.

Ia tak menyalahkan pentingnya kritik pada instansi antirasuah itu.

Walau demikian, Adnan mengharapkan kritik yang itu tak dipakai untuk kebutuhan politis semata.

” KPK mesti dikritik iya, namun kritiknya mesti bertanggungjawab, tanpa ada kebutuhan. Hingga kritik itu bisa jadi input yang bernilai untuk KPK, ” kata Adnan.