Mari Dorong KPK serta BPK Adu Data dengan cara Terbuka masalah RS Sumber Waras

kpkWakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengakui pesimistis dengan pertemuan pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan ketidaksamaan persepsi mengenai masalah sangkaan korupsi pembelian tempat RS Sumber Waras oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Menurut dia, baiknya ke-2 instansi itu adu data dengan cara terbuka.

” Ini bila KPK serta BPK berjumpa janganlah omong kosong saja. Mari, Adu data di depan umum, ” kata Desmond di DPR, Senayan Jakarta, Selasa (21/6), menjawab pertanyaan wartawan berkaitan hasil pertemuan KPK serta BPK tempo hari (20/6).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, bila KPK serta BPK berani adu data dengan cara terbuka jadi umum dapat menilainya pihak mana yang benar. ” Umum tinggal lihat itu, siapa yang benar supaya tak nampak kesan ada hantu dibalik itu, ” tegasnya.

Selanjutnya Desmond menyampaikan, BPK telah siap adu data dengan cara terbuka. Hal semacam itu seperti di sampaikan anggota BPK, Eddy Mulyadi Soepardi.

Desmond memberikan, BPK sebagai instansi auditor negara terasa meyakini ada yang salah dalam masalah RS Sumber Waras. ” Bahkan juga BPK itu meyakini ini ada kekeliruan prima dalam menanggapi data, ” katanya.

Di tanya masalah ketidaksamaan ketentuan yang jadi referensi, Desmond menyampaikan hal semacam itu cuma argumen KPK untuk berkelit. Sebab, tuturnya, BPK sebagai instansi auditor pasti lebih tahu.

” Itu cuma omongan KPK. Bila ingin tahu hal yang sesungguhnya, bertanya anggota BPK Profesor Eddy, ” cetusnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyampaikan, antar-lembaga negara harusnya sama-sama menghromati. Namun yang jadi permasalahan belakangan ini, menurut Desmond, ada product satu tubuh negara yang dinilai tak bermanfaat oleh komisi negara.

” Awalannya kan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minta Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) lakukan audit pada Sumber Waras. Namun terakhir KPK menyebutkan hasil audit BPK tak bermanfaat. Ini telah tak menghormati namanya, ” kata Desmond, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (21/6).

Bila apa yang diketemukan hari ini oleh BPK dikira tak bermanfaat tutur dia, itu sama juga memutus pencari keadilan. ” Pertanyaan saya, potensi kerugian negara yang datanya didapat dari BPK bagaimana? Ini kan novum namanya, ” tegas politikus Partai Gerindra ini.

Bila KPK tidak yakin lagi dengan BPK lanjut anggota DPR dari daerah penentuan Banten II itu, untuk DPR tak apa-apa. Tetapi dia mengingatkan, keyakinan umum dapat tergerus karena itu.

” Namun sebagai orang tahu hukum, bagaimana dengan data BPK yang pernah dipakai KPK sampai kini untuk menjerat orang. Ini kan dapat menyebabkan banyak permasalahan serta keyakinan umum, ” pungkas anak buah Prabowo Subianto ini.